Penurunan Harga Minyak Berlanjut
New York, (ANTARA News) - Harga minyak kembali merosot, Rabu, karena didukung penguatan mata uang dolar AS dan peningkatan cadangan bahan bakar minyak di Amerika Serikat.
Namun demikian, kekhawatiran tentang harga minyak terus berlangsung karena secara historis masih berada di posisi tinggi. Ketua Federal Reserve AS Ben Bernanke mengatakan perekonomian Amerika sedang menghadapi "guncangan harga minyak yang serius".
Kontrak berjangka minyak utama New York, minyak mentah jenis "light sweet" untuk pengiriman Juli, menyusut 2,01 dolar AS menjadi 122,30 dolar AS per barrel.
Di London, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Juli, turun 2,48 dolar AS menjadi 122,10 dolar AS.
Harga minyak jatuh setelah Administratur Informasi Energi pemerintah AS mengatakan cadangan bensin Amerika meningkat 2,9 juta barrel dalam pekan yang berakhir 30 Mei.
Perkembangan cadangan minyak tersebut mengalahkan ekspektasi pasar yang memperkirakan hanya naik 825.000 barrel dan menunjukkan kecenderungan melambatnya permintaan di negara konsumen energi terbesar dunia itu, karena konsumen menahan diri dari tingginya harga bensin.
Harga minyak turun pada Selasa menyusul berlanjutnya penguatan dolar AS yang menghambat permintaan, karena minyak yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih mahan bagi para pembeli asing.
Sehari sebelumnya, harga telah turun hampir tiga setengah dolar AS karena mata uang AS melonjak sebagai respon atas komentar Bernanke, yang mengatakan bahwa para pembuat kebijakan the Fed "penuh perhatian" terhadap merosotnya dolar AS.
"Bank Sentral AS mulai fokus terhadap inflasi lagi dan ini dapat mendukung dolar AS dan melunakkan tekanan pada harga minyak," kata analis dari Sucden, Andrey Kryuchenkov.
"Di samping potensi penguatan dolar AS, para investor juga masih mengkhawatirkan tentang sinyal datarnya permintaan energi akibat tingginya harga," kata dia.
Dalam pidatonya Rabu, Bernanke mengatakan tingginya harga minyak di AS sebagian karena membaiknya upaya konservasi sejak 1970.
Harga minyak sekarang telah merosot sekitar 13 dolar AS sejak melesat ke rekor tertinggi 135,14 dolar AS di London dan 135,09 dolar AS di New York pada 22 Mei.
"Hari-hari dari terjadinya rekor harga baru tampak sementara berakhir," kata Victor Shum, seorang analis pada konsultan energi Purvin and Gertz di Singapura.
Meski akhir-akhir ini turun, harga minyak masih naik hampie seperempatnya sejak menembus 100 dolar AS perr barrel pada awal tahun 2008 dan para pedagang masih mencemaskan tingginya beban itu akan mengikis permintaan energi.
"Fokus pasar adalah lebih banyak berita-berita yang merusak arus permintaan," kata analis Petromatrix, Olivier Jakob.
"Terakhir, India negara yang menambah daftar negara-negara berkembang yang mengurangi subsidi minyaknya."
Pemerintah India pada Rabu meningkatkan harga bahan bakar minyaknya untuk menahan kergian besar perusahaan-perusahaan minyak negara, yang mendorong kemarahan politik dan kekhawatiran tingginya inflasi.
India, yang mengimpor 70 persen dari kebutuhan minyaknya untuk menopang pertumbuhan ekonominya yang pesat namun harus berhadapan dengan melambungnya harga minyak mentah global, menaikkan harga bensin lima rupee (12 sen dolar AS) per liter dan minyak solar tiga rupee.
Kenaikan tersebut lebih besar dari kenaikan sebelumnya pada Februari, namun belum cukup untuk mengkompensasi kenaikan bahan bakar minyak global.
Malaysia mengumumkan langkah serupa pada Rabu, karena pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyaknya.(*)
Rabu, 04 Juni 2008
australia
Australia Inginkan Terbentuknya Uni Asia-Pasifik pada 2020
Brisbane (ANTARA News) - Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, menginginkan terbentuknya sebuah lembaga semacam Uni Eropa di kawasan Asia Pasifik yang disebut Uni Asia Pasifik (APU) pada 2020.
Untuk memuluskan idenya ini, PM Rudd sudah menunjuk Richard Woolcott, diplomat veteran Australia, sebagai utusan khusus guna melobi para pemimpin negara-negara di kawasan, demikian media Australia melaporkan, Kamis.
Keinginan PM Rudd untuk membentuk masyarakat Asia Pasifik beranggotakan Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, China, India, Australia, dan negara-negara di kawasan itu menjadi bagian dari berita utama Harian "The Australian" dan Stasiun TV "Saluran Tujuh".
Menurut "The Australian" mengutip pernyataan PM Rudd, kesepakatan perdagangan bebas akan tercakup dalam APU. Lembaga ini pun akan memberikan ruang kerja sama bagi masalah-masalah penting global seperti terorisme dan keamanan energi jangka panjang.
Ke Indonesia
Dalam pidatonya di forum Pusat Masyarakat Asia Australasia (ASAC) di Sydney, Rabu malam itu, PM Rudd juga menjelaskan garis besar rencana kunjungannya ke Indonesia dan Jepang pekan depan.
Di Indonesia, beberapa masalah yang akan ia bicarakan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah perjanjian perdagangan bebas, kerja sama kontra-terorisme, serta perluasan kerja sama penanggulangan bencana alam.
Sementara itu, dalam pertemuannya dengan PM Jepang Yasuo Fukuda, ia akan membahas isu pembentukan perjanjian perdagangan bebas dan peningkatan pembicaraan tentang kerja sama keamanan antara Australia, Jepang, dan Amerika Serikat.
Dalam kebijakan luar negeri Australia, pemerintahan partai buruh mendasarkannya pada tiga pilar, yakni kemitraannya dengan Amerika Serikat, hubungannya dengan PBB, dan keterlibatan komprehensifnya dengan Asia. (*)
Brisbane (ANTARA News) - Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, menginginkan terbentuknya sebuah lembaga semacam Uni Eropa di kawasan Asia Pasifik yang disebut Uni Asia Pasifik (APU) pada 2020.
Untuk memuluskan idenya ini, PM Rudd sudah menunjuk Richard Woolcott, diplomat veteran Australia, sebagai utusan khusus guna melobi para pemimpin negara-negara di kawasan, demikian media Australia melaporkan, Kamis.
Keinginan PM Rudd untuk membentuk masyarakat Asia Pasifik beranggotakan Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, China, India, Australia, dan negara-negara di kawasan itu menjadi bagian dari berita utama Harian "The Australian" dan Stasiun TV "Saluran Tujuh".
Menurut "The Australian" mengutip pernyataan PM Rudd, kesepakatan perdagangan bebas akan tercakup dalam APU. Lembaga ini pun akan memberikan ruang kerja sama bagi masalah-masalah penting global seperti terorisme dan keamanan energi jangka panjang.
Ke Indonesia
Dalam pidatonya di forum Pusat Masyarakat Asia Australasia (ASAC) di Sydney, Rabu malam itu, PM Rudd juga menjelaskan garis besar rencana kunjungannya ke Indonesia dan Jepang pekan depan.
Di Indonesia, beberapa masalah yang akan ia bicarakan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah perjanjian perdagangan bebas, kerja sama kontra-terorisme, serta perluasan kerja sama penanggulangan bencana alam.
Sementara itu, dalam pertemuannya dengan PM Jepang Yasuo Fukuda, ia akan membahas isu pembentukan perjanjian perdagangan bebas dan peningkatan pembicaraan tentang kerja sama keamanan antara Australia, Jepang, dan Amerika Serikat.
Dalam kebijakan luar negeri Australia, pemerintahan partai buruh mendasarkannya pada tiga pilar, yakni kemitraannya dengan Amerika Serikat, hubungannya dengan PBB, dan keterlibatan komprehensifnya dengan Asia. (*)
monas
Kasus Monas Jangan Didramatisasi
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Khairul Anam, menyatakan kasus Monas sebaiknya tidak perlu didramatisasi apalagi diwacanakan bakal terjadi konflik horizontal.
"Sekarang kan sudah ditangani polisi, ya sudah. Kita berharap hukum ditegakkan, siapa yang melakukan kekerasan ditindak," kata Anam di Jakarta, Rabu.
Front Pembela Islam (FPI), kata Anam, sudah menyerahkan diri dan ia berharap pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab berlapang dada dan mau bertanggung jawab.
"Saya berharap FPI menjelaskan peristiwa itu apa adanya, mengapa mereka sampai melakukan penyerangan, apa benar ada provokasi seperti yang mereka sebutkan," katanya.
Terkait kasus Monas, kata Anam, semestinya tidak hanya melihat satu sisi. Aksi Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) juga perlu dikritisi.
"Kita tidak boleh melihat hanya satu sisi. AKKBB juga harus dikritisi. Semua orang tahu di Indonesia bebas beragama dan menjalankan keyakinan, tetapi mengapa mereka ramai-ramai ke Monas membawa-bawa anak kecil. Apa maksudnya?" kata Anam.
Jika AKKBB menilai Ahmadiyah tidak bebas menjalankan agama dan keyakinannya, kata Anam, itu salah besar karena kasus Ahmadiyah bukan persoalan kebebasan beragama, melainkan penistaan terhadap salah satu agama, yakni Islam.
"Kalau Ahmadiyah itu kasusnya penodaan agama. Mereka mengaku Islam tetapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya. Kalau maunya begitu ya jangan mengaku-ngaku sebagai Islam," katanya.
Satu hal lagi, kata Anam, kabarnya polisi sudah melarang AKKBB melakukan aksi pada Minggu (1/6) di Monas karena pada saat yang sama FPI juga sedang menggelar aksi sehingga dikhawatirkan akan terjadi bentrokan.
"Nyatanya AKKBB tetap melakukan demo di Monas," katanya.
Anam mengingatkan agar warga NU tidak provokasi terkait kasus Monas dan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan.
"Jangan terpancing. Ansor jangan mau diprovokasi karena kita nanti justru menjadi tontonan. Serahkan saja pada yang berwajib," kata penasihat Gerakan Pemuda Ansor Jatim tersebut.
Ditanya apakah PKNU setuju FPI dibubarkan sebagaimana yang dituntut sejumlah kalangan, Anam menyatakan, hal itu sepenuhnya merupakan urusan Pemerintah.
"Itu urusan Pemerintah. Tetapi tentunya Pemerintah juga harus menyelesaikan akar persoalan yang membuat organisasi semacam FPI muncul ke permukaan," katanya.(*)
COPYRIGHT © 2008
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Khairul Anam, menyatakan kasus Monas sebaiknya tidak perlu didramatisasi apalagi diwacanakan bakal terjadi konflik horizontal.
"Sekarang kan sudah ditangani polisi, ya sudah. Kita berharap hukum ditegakkan, siapa yang melakukan kekerasan ditindak," kata Anam di Jakarta, Rabu.
Front Pembela Islam (FPI), kata Anam, sudah menyerahkan diri dan ia berharap pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab berlapang dada dan mau bertanggung jawab.
"Saya berharap FPI menjelaskan peristiwa itu apa adanya, mengapa mereka sampai melakukan penyerangan, apa benar ada provokasi seperti yang mereka sebutkan," katanya.
Terkait kasus Monas, kata Anam, semestinya tidak hanya melihat satu sisi. Aksi Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) juga perlu dikritisi.
"Kita tidak boleh melihat hanya satu sisi. AKKBB juga harus dikritisi. Semua orang tahu di Indonesia bebas beragama dan menjalankan keyakinan, tetapi mengapa mereka ramai-ramai ke Monas membawa-bawa anak kecil. Apa maksudnya?" kata Anam.
Jika AKKBB menilai Ahmadiyah tidak bebas menjalankan agama dan keyakinannya, kata Anam, itu salah besar karena kasus Ahmadiyah bukan persoalan kebebasan beragama, melainkan penistaan terhadap salah satu agama, yakni Islam.
"Kalau Ahmadiyah itu kasusnya penodaan agama. Mereka mengaku Islam tetapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya. Kalau maunya begitu ya jangan mengaku-ngaku sebagai Islam," katanya.
Satu hal lagi, kata Anam, kabarnya polisi sudah melarang AKKBB melakukan aksi pada Minggu (1/6) di Monas karena pada saat yang sama FPI juga sedang menggelar aksi sehingga dikhawatirkan akan terjadi bentrokan.
"Nyatanya AKKBB tetap melakukan demo di Monas," katanya.
Anam mengingatkan agar warga NU tidak provokasi terkait kasus Monas dan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan.
"Jangan terpancing. Ansor jangan mau diprovokasi karena kita nanti justru menjadi tontonan. Serahkan saja pada yang berwajib," kata penasihat Gerakan Pemuda Ansor Jatim tersebut.
Ditanya apakah PKNU setuju FPI dibubarkan sebagaimana yang dituntut sejumlah kalangan, Anam menyatakan, hal itu sepenuhnya merupakan urusan Pemerintah.
"Itu urusan Pemerintah. Tetapi tentunya Pemerintah juga harus menyelesaikan akar persoalan yang membuat organisasi semacam FPI muncul ke permukaan," katanya.(*)
COPYRIGHT © 2008
pkb
Kader PKB Agar Tidak Terprovokasi FPI
Semarang (ANTARA News) - Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Yusuf Cudlori mengingatkan kader partai ini agar tidak terprovokasi atas tindakan kekerasan yang dilakukan anggota Front Pembela Islam (FPI).
"Kader PKB jangan terprovokasi kemudian melakukan balas dendam dengan melakukan kekerasan seperti yang dilakukan anggota FPI terhadap aktivis Aliansi Kebebasan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB)," katanya di Semarang, Rabu.
Yusuf menyesalkan pernyataan tokoh sentral FPI, Habib Rizieq yang seolah-olah menantang Gus Dur untuk berperang. Dalam konferensi pers, Senin lalu, Habib menyatakan, "Jangankan satu Gus Dur, seribu Gus Dur pun akan saya lawan".
Islam tidak mengajarkan kekerasan tapi kasih!
Ia menilai, pernyataan tersebut tidak layak disampaikan seorang pemimpin organisasi yang menyebut dirinya Islam. "Islam tidak mengajarkan kekerasan, tetapi kasih sayang," ujar pengasuh Pondok Pesantren Tegal Rejo Magelang.
Karena aksi kekerasan sudah berulang-ulang dilakukan anggota FPI, Yusuf meminta aparat keamanan secepatnya membubarkan organisasi-organisasi yang melakukan tindakan kekerasan, agar insiden Monas tidak terulang lagi.
PKB Jateng mendukung polisi yang menangkap anggota FPI yang melukai aktivis AKKBB di Monas Jakarta, Minggu (1/6), untuk kemudian diproses hukum.
Menurut dia, siapa pun yang melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama warga negara harus dikenai tindakan hukum.
"Karena negara Indonesia adalah negara hukum sehingga siapa pun yang nyata-nyata melakukan penganiayaan terhadap sesama harus diproses hukum," katanya.(*)
COPYRIGHT © 2008
Semarang (ANTARA News) - Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Yusuf Cudlori mengingatkan kader partai ini agar tidak terprovokasi atas tindakan kekerasan yang dilakukan anggota Front Pembela Islam (FPI).
"Kader PKB jangan terprovokasi kemudian melakukan balas dendam dengan melakukan kekerasan seperti yang dilakukan anggota FPI terhadap aktivis Aliansi Kebebasan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB)," katanya di Semarang, Rabu.
Yusuf menyesalkan pernyataan tokoh sentral FPI, Habib Rizieq yang seolah-olah menantang Gus Dur untuk berperang. Dalam konferensi pers, Senin lalu, Habib menyatakan, "Jangankan satu Gus Dur, seribu Gus Dur pun akan saya lawan".
Islam tidak mengajarkan kekerasan tapi kasih!
Ia menilai, pernyataan tersebut tidak layak disampaikan seorang pemimpin organisasi yang menyebut dirinya Islam. "Islam tidak mengajarkan kekerasan, tetapi kasih sayang," ujar pengasuh Pondok Pesantren Tegal Rejo Magelang.
Karena aksi kekerasan sudah berulang-ulang dilakukan anggota FPI, Yusuf meminta aparat keamanan secepatnya membubarkan organisasi-organisasi yang melakukan tindakan kekerasan, agar insiden Monas tidak terulang lagi.
PKB Jateng mendukung polisi yang menangkap anggota FPI yang melukai aktivis AKKBB di Monas Jakarta, Minggu (1/6), untuk kemudian diproses hukum.
Menurut dia, siapa pun yang melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama warga negara harus dikenai tindakan hukum.
"Karena negara Indonesia adalah negara hukum sehingga siapa pun yang nyata-nyata melakukan penganiayaan terhadap sesama harus diproses hukum," katanya.(*)
COPYRIGHT © 2008
nu
FPI dan Warga NU Harus Sudahi Konflik, Karena Rugikan Umat Islam
Jakarta (ANTARA News) - Front Pembela Islam (FPI) dan warga Nahdlatul Ulama (NU) yang diwakili Banser serta kelompok Garda Bangsa perlu melakukan moratorium damai, demi menyudahi meluasnya konflik yang merugikan umat Islam di Indonesia pada umumnya.
Moratorium damai ini, ujar Direktur Eksekutif Center for Information and Development Studies (CIDES), Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Kamis, akan membawa dampak penyelamatan ukhuwah bagi sesama umat Islam, sehingga persatuan umat dapat tetap terjaga.
"Sebab persatuan umat kini terancam serius dan umat Islam berada di ambang perpecahan. Nilai-nilai ukhuwah telah tercabik-cabik tidak menentu," katanya.
Moratorium damai antara dua pihak diserukan menyusul reaksi berbagai pihak, khususnya massa NU, akibat rusuh kasus Monas pada Minggu (1/6) lalu.
Menurut Syahganda, tokoh-tokoh umat harus tampil bersama mengatasi krisis berupa konflik terbuka dua pihak tersebut, guna menghindari upaya saling menghancurkan maupun risiko lain yang tidak diinginkan.
"Dengan begitu, perpecahan dapat dicegah agar tidak menjadi kian parah, dan untuk selanjutnya kedua aset umat itu mencapai moratorium damai dengan penuh," katanya, seraya menambahkan berbagai kalangan hendaknya menyikapi buntut kasus Monas secara dewasa.
Selain itu, juga diharapkan agar jangan ada lagi saling tuding-menuding atau bahkan tantang-menantang terkait insiden Monas, karena upaya hukum sudah dilakukan kepolisian.
Persoalan berikut yang perlu diatasi berbagai tokoh umat saat ini, katanya, adalah melakukan penataan keumatan, utamanya memaknai kembali nilai ukhuwah Islamiyah sekaligus merekatkannya.
Persoalan Ahmadiyah
Pada bagian lain, Cides mengingatkan pemerintah agar mencermati adanya akar persoalan Ahmadiyah yang tidak tegas disikapi penuntasannya.
"Pemerintah harusnya tidak perlu menunda-nunda terlalu lama dalam menyatakan pembubaran Ahmadiyah," katanya.
Pemerintah sejauh ini mengalami dilema untuk membubarkan Ahmadiyah. Namun sikap tuntas harus diambil demi memberi kepastian menjawab tuntutan aspirasi pembubaran Ahmadiyah itu, sebagaimana diinginkan berbagai ormas Islam di tanah air. (*)
Jakarta (ANTARA News) - Front Pembela Islam (FPI) dan warga Nahdlatul Ulama (NU) yang diwakili Banser serta kelompok Garda Bangsa perlu melakukan moratorium damai, demi menyudahi meluasnya konflik yang merugikan umat Islam di Indonesia pada umumnya.
Moratorium damai ini, ujar Direktur Eksekutif Center for Information and Development Studies (CIDES), Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Kamis, akan membawa dampak penyelamatan ukhuwah bagi sesama umat Islam, sehingga persatuan umat dapat tetap terjaga.
"Sebab persatuan umat kini terancam serius dan umat Islam berada di ambang perpecahan. Nilai-nilai ukhuwah telah tercabik-cabik tidak menentu," katanya.
Moratorium damai antara dua pihak diserukan menyusul reaksi berbagai pihak, khususnya massa NU, akibat rusuh kasus Monas pada Minggu (1/6) lalu.
Menurut Syahganda, tokoh-tokoh umat harus tampil bersama mengatasi krisis berupa konflik terbuka dua pihak tersebut, guna menghindari upaya saling menghancurkan maupun risiko lain yang tidak diinginkan.
"Dengan begitu, perpecahan dapat dicegah agar tidak menjadi kian parah, dan untuk selanjutnya kedua aset umat itu mencapai moratorium damai dengan penuh," katanya, seraya menambahkan berbagai kalangan hendaknya menyikapi buntut kasus Monas secara dewasa.
Selain itu, juga diharapkan agar jangan ada lagi saling tuding-menuding atau bahkan tantang-menantang terkait insiden Monas, karena upaya hukum sudah dilakukan kepolisian.
Persoalan berikut yang perlu diatasi berbagai tokoh umat saat ini, katanya, adalah melakukan penataan keumatan, utamanya memaknai kembali nilai ukhuwah Islamiyah sekaligus merekatkannya.
Persoalan Ahmadiyah
Pada bagian lain, Cides mengingatkan pemerintah agar mencermati adanya akar persoalan Ahmadiyah yang tidak tegas disikapi penuntasannya.
"Pemerintah harusnya tidak perlu menunda-nunda terlalu lama dalam menyatakan pembubaran Ahmadiyah," katanya.
Pemerintah sejauh ini mengalami dilema untuk membubarkan Ahmadiyah. Namun sikap tuntas harus diambil demi memberi kepastian menjawab tuntutan aspirasi pembubaran Ahmadiyah itu, sebagaimana diinginkan berbagai ormas Islam di tanah air. (*)
Ahmadiyah Harus Diselesaikan Lewat Dialog, Bukan SKB, Kata Muladi
Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Muladi mengatakan, masalah Ahmadiyah harus diselesaikan melalui dialog antarumat Islam, dan bukannya melalui campur tangan politik dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga pejabat, yakni Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
"Bagaimanapun masalah keyakinan itu tidak bisa diatur melalui campur tangan negara," katanya, menjawab ANTARA di Jakarta, Kamis.
Muladi menambahkan, penerbitan SKB sama sekali tidak efektif untuk meredam pro kontra keberadaan organisasi tersebut.
"Ini menyangkut keyakinan. Jadi harus diselesaikan pula melalui dialog para antarumat Islam. Dalam dialog itu diupayakan dicari titik temu bagaimana sebaiknya Ahmadiyah diselesaikan," kata Muladi.
Jika, para ulama menetapkan ada pertentangan ajaran Ahmadiyah dengan ajaran Islam, maka mereka harus bisa memberikan pemahaman yang benar dan jika tidak pun, melalui kesepakatan diambil yang memang perlu untuk meniadakan aktivitas Jemaah Ahmadiyah tersebut.
"Jadi, tidak perlu ada campur tangan politik. Ini masalah keyakinan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa mengemukakan pemerintah akan menerbitkan SKB tiga pejabat tentang penghentian aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) secepatnya.
Penerbitan SKB Ahmadiyah yang berlarut-larut telah lama menimnbulkan pro kontra, bahkan pada awal bulan ini, persoalan Ahmadiyah menjadi pemicu bentrokan antara kelompok Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). (*)
COPYRIGHT © 2008
Ketentuan Penggunaan
Versi Cetak Beritahu Teman Beri Komentar
AddThis Social Bookmark Button AddThis Feed Button
Berlangganan berita ANTARA via email gratis!
Komentar Pembaca
zacky 05/06/08 10:44
Benar Pak. Ga perlu campur tangan pemerintah, biarkan aja ummat beragama menyelesaikan dengan cara sendiri. Ayo ummat islam mari kita selesaikan dengan cara sendiri, membubarkan ahmadiyah.
Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Muladi mengatakan, masalah Ahmadiyah harus diselesaikan melalui dialog antarumat Islam, dan bukannya melalui campur tangan politik dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga pejabat, yakni Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
"Bagaimanapun masalah keyakinan itu tidak bisa diatur melalui campur tangan negara," katanya, menjawab ANTARA di Jakarta, Kamis.
Muladi menambahkan, penerbitan SKB sama sekali tidak efektif untuk meredam pro kontra keberadaan organisasi tersebut.
"Ini menyangkut keyakinan. Jadi harus diselesaikan pula melalui dialog para antarumat Islam. Dalam dialog itu diupayakan dicari titik temu bagaimana sebaiknya Ahmadiyah diselesaikan," kata Muladi.
Jika, para ulama menetapkan ada pertentangan ajaran Ahmadiyah dengan ajaran Islam, maka mereka harus bisa memberikan pemahaman yang benar dan jika tidak pun, melalui kesepakatan diambil yang memang perlu untuk meniadakan aktivitas Jemaah Ahmadiyah tersebut.
"Jadi, tidak perlu ada campur tangan politik. Ini masalah keyakinan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa mengemukakan pemerintah akan menerbitkan SKB tiga pejabat tentang penghentian aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) secepatnya.
Penerbitan SKB Ahmadiyah yang berlarut-larut telah lama menimnbulkan pro kontra, bahkan pada awal bulan ini, persoalan Ahmadiyah menjadi pemicu bentrokan antara kelompok Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). (*)
COPYRIGHT © 2008
Ketentuan Penggunaan
Versi Cetak Beritahu Teman Beri Komentar
AddThis Social Bookmark Button AddThis Feed Button
Berlangganan berita ANTARA via email gratis!
Komentar Pembaca
zacky 05/06/08 10:44
Benar Pak. Ga perlu campur tangan pemerintah, biarkan aja ummat beragama menyelesaikan dengan cara sendiri. Ayo ummat islam mari kita selesaikan dengan cara sendiri, membubarkan ahmadiyah.
Jumat, 30 Mei 2008
sahabat
Aku bersyukur menjadi temanmu
Banyak yang telahku pelajari erti kehidupan
Ukhwah yang sekian lama terjalin
Semurni embunan pagi
Perjalanan kita masih jauh
Rentasi segala ranjau serta onak berduri
Hanya ketabahan dan keimanan di hati
Mengatasi segalanya
Ku cuba memahami dirimu
Agar persahabatan kekal utuh bersatu
Ku sedar betapa cekalnya hatimu
Menghadapi ujian Allah Yang Satu
Akal budi sinar peribadi
Madah indahmu tidak akan daku lupakan
Kau sering mengingatkan diri ini
Tiada kemanisan hidup tanpa keimanan
Ya Allah oh Tuhan kami
Seiringkanlah perjalanan ini
Mengharungi hidup penuh pancaroba
Mencari kasih-Mu
Berkatilah persahabatan kami ini
Buat selamanya....
Oh Tuhanku.....
Banyak yang telahku pelajari erti kehidupan
Ukhwah yang sekian lama terjalin
Semurni embunan pagi
Perjalanan kita masih jauh
Rentasi segala ranjau serta onak berduri
Hanya ketabahan dan keimanan di hati
Mengatasi segalanya
Ku cuba memahami dirimu
Agar persahabatan kekal utuh bersatu
Ku sedar betapa cekalnya hatimu
Menghadapi ujian Allah Yang Satu
Akal budi sinar peribadi
Madah indahmu tidak akan daku lupakan
Kau sering mengingatkan diri ini
Tiada kemanisan hidup tanpa keimanan
Ya Allah oh Tuhan kami
Seiringkanlah perjalanan ini
Mengharungi hidup penuh pancaroba
Mencari kasih-Mu
Berkatilah persahabatan kami ini
Buat selamanya....
Oh Tuhanku.....
Langganan:
Postingan (Atom)